Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

Bank Perkreditan Rakyat

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat pasal 2, dalam rangka pendirian sektor usaha berupa BPR diperlukan bentuk hukum dari BPR yang dapat berupa perseroan terbatas,koperasi, ataupun perusahaan daerah. Pada peraturan yang tercantum dalam pasal 5 diatur bahwa pendirian BPR terbagi dalam 4 zonasi yang memiliki persyararatan minimal modal disetor.

Untuk zona 1 ditetapkan modal disetor minimal adalah sebesar Rp14.000.000.000 (empat belas miliar rupiah); zona 2 ditetapkan modal disetor minimal sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah); zona 3 ditetapkan modal disetor minimal sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah); dan zona 4 ditetapkan modal disetor minimal sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Pembagian zona tersebut ditetapkan berdasarkan pada potensi ekonomi wilayah dan tingkat persaingan lembaga keuangan di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Modal disetor harus ditempatkan dalam bentuk deposito di bank umum di Indonesia atas nama Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian dari modal disetor tersebut, paling sedikit 50 persennya wajib digunakan sebagai modal kerja. Selayaknya bank lain, BPR menitikberatkan pada faktor kepercayaan (trust) dari masyarakat untuk menyimpan dananya dan selanjutnya disalurkan ke debitur yang membutuhkan atau tertarik untuk meminjam dana.

BPR mampu menyasar segmen yang luas baik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun masyarakat perseorangan yang tidak memiliki kemampuan memberikan agunan berupa fixed asset. Hasil indepth interview yang dilakukan tim peneliti, ditemukan bahwa nasabah yang berasal dari masyarakat dari sampel BPR yang terdapat di Kota Yogyakarta adalah sebesar 6.000 hingga 7.000 nasabah.

Latar belakang berdirinya BPR adalah upaya manajemen perusahaan melakukan diversifikasi usaha dimana pemegang saham utama telah memiliki bisnis di bidang lain sebelum mendirikan BPR. Perhitungan investasi pendirian BPR dihitung dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

Modal disetor BPR menyesuaikan regulasi yang termuat dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015, dimana Kota Yogyakarta masuk dalam kategori zona 2 sehingga BPR wajib menyetorkan dana minimal Rp8.000.000.000 (delapan miliar) dan tidak lebih dari Rp14.000.000.000 (empat belas miliar) sebagai modal berdirinya perusahaan.
Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 30 orang
Jumlah nasabah BPR sebanyak 6.000 orang.
Biaya legalisasi perizinan usaha.

Perkiraan Nilai Investasi Bank Perkreditan Rakyat

	Jenis
1	Modal Awal	Rincian	Nominal Biaya (Rp)
	Modal Minimal Pendiri BPR		8.000.000.000

	Pengadaan kantor
	Biaya sewa gedung 5 tahun		600.000.000
	Perbaikan interior		30.000.000

	Pengadaan prasarana
	Mobil operasional	2 x 100.000.000	200.000.000
	Meja,kursi,lemari,papan		200.000.009

	Legalisasi perusahaan		20.300.000
	Total modal kerja non kas bank		1.050.300.000
	Total modal kerja untuk kas = modal minuman- modal kerja		6.949.699.991

2	Modal Kerja perbulan	Rincian	Nominal biaya (Rp)
	Biaya alokasi sewa gedung		10.000.000
	Beban bunga		875.000.000
	Biaya administrasi kantor		120.000.000
	Beban pemasaran		20.000.000
	Gaji karyawan		12.000.000
	Director	1 x 15.000.000	15.000.000
	Commisioner	2 x 13.500.000	27.000.000
	Senior Officer	2 x 7.500.000	15.000.000
	Bank auditor	1 x 5.000.000	5.000.000
	Analyst	3 x 5.500.000	10.500.000
	Team leader	2 x 4.000.000	8.000.000
	Bank operation officer	5 x 3.500.000	17.500.000
	Arsip/IT maintenance	1 x 3.500.000	3.500.000
	Debt recovery officer	5 x 3.000.000	15.000.000
	Costomer service	2 x 3300.000	6.600.000
	Teller	2 x 2.800.000	5.600.000
	Secretary	1 x 2.500.000	2.500.000
	Driver	2 x 2.000.000	4.000.000
	Biaya makan dan lembur karyawan		50.000.000
	*Total modal kerja per bulan*		1.222.200.000