Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat pasal 2, dalam rangka pendirian sektor usaha berupa BPR diperlukan bentuk hukum dari BPR yang dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, ataupun perusahaan daerah.
Pada peraturan yang tercantum dalam pasal 5 diatur bahwa pendirian BPR terbagi dalam 4 zonasi yang memiliki persyararatan minimal modal disetor. Untuk zona 1 ditetapkan modal disetor minimal adalah sebesar Rp14.000.000.000 (empat belas miliar rupiah); zona 2 ditetapkan modal disetor minimal sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah); zona 3 ditetapkan modal disetor minimal sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah); dan zona 4 ditetapkan modal disetor minimal sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Pembagian zona tersebut ditetapkan berdasarkan pada potensi ekonomi wilayah dan tingkat persaingan lembaga keuangan di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Modal disetor harus ditempatkan dalam bentuk deposito di bank umum di Indonesia atas nama Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian dari modal disetor tersebut, paling sedikit 50 persennya wajib digunakan sebagai modal kerja.
Selayaknya bank lain, BPR menitikberatkan pada faktor kepercayaan (trust) dari masyarakat untuk menyimpan dananya dan selanjutnya disalurkan ke debitur yang membutuhkan atau tertarik untuk meminjam dana. BPR mampu menyasar segmen yang luas baik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun masyarakat perseorangan yang tidak memiliki kemampuan memberikan agunan berupa fixed asset.
Hasil indepth interview yang dilakukan tim peneliti, ditemukan bahwa nasabahyang berasal dari masyarakat dari sampel BPR yang terdapat di Kota Yogyakarta adalah sebesar 6.000 hingga 7.000 nasabah.
Latar belakang berdirinya BPR adalah upaya manajemen perusahaan melakukan diversifikasi usaha dimana pemegang saham utama telah memiliki bisnis di bidang lain sebelum mendirikan BPR. Perhitungan investasi pendirian BPR dihitung dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:
1. Modal disetor BPR menyesuaikan regulasi yang termuat dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015, dimana Kota Yogyakarta masuk dalam kategori zona 2 sehingga BPR wajib menyetorkan dana minimal Rp8.000.000.000 (delapan miliar) dan tidak lebih dari Rp14.000.000.000 (empat belas miliar) sebagai modal berdirinya perusahaan.
2. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 30 orang
3. Jumlah nasabah BPR sebanyak 6.000 orang.
4. Biaya legalisasi perusahaan terdiri atas izin prasarana usaha (IMB, UKL/UPL, SLF dan sebagainya)
According to the Financial Services Authority regulation Number 16 / POJK.03 / 2015 concerning Rural Banks article 2, in the framework of establishing a business sector in the form of a Rural Bank, a legal form of BPR is needed which can be a limited liability company, cooperative or regional company.
In the regulation stated in article 5, it is stipulated that the establishment of an RB is divided into 4 zones which have a minimum paid up capital requirement. For zone 1, the minimum paid-up capital is set at Rp14,000,000,000 (fourteen billion rupiahs); zone 2 has a minimum paid up capital of Rp.8,000,000,000 (eight billion rupiahs); Zone 3 has a minimum paid up capital of Rp. 6,000,000,000 (six billion rupiah); and zone 4 has a minimum paid-up capital of Rp.4,000,000,000 (four billion rupiahs). The division of the zone is determined based on the economic potential of the region and the level of competition of financial institutions in the relevant district or city. Paid-up capital must be placed in the form of deposits in commercial banks in Indonesia on behalf of the Financial Services Authority. Then from the paid-up capital, at least 50 percent must be used as working capital.
Like other banks, BPR focuses on trust factors from the community to save funds and then channel them to debtors who need or are interested in borrowing funds. BPRs are able to target a broad segment of both Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and individual communities that do not have the ability to provide collateral in the form of fixed assets.
The in-depth interview results conducted by the research team found that customers who came from the community from the BPR sample found in Yogyakarta City amounted to 6,000 to 7,000 customers.
The background of the establishment of BPR is the effort of the company's management to conduct business diversification where the major shareholders already have business in other fields before establishing BPR. Calculation of investment in establishment of BPR is calculated using the following assumptions:
1. BPR paid-up capital adjusts the regulations contained in the Financial Services Authority regulation Number 16 / SEOJK.03 / 2015, where the city of Yogyakarta falls into the category 2 zone so that BPRs must deposit funds of at least IDR 8,000,000,000 (eight billion) and no more than IDR 14,000,000,000 (fourteen billion) as the company's founding capital.
2. The number of workers needed is 30 people 3. The number of BPR customers is 6,000.
4. The company's legalization costs consist of business infrastructure permits (IMB, UKL / UPL, SLF, etc.)