.: Selamat Datang di Situs Resmi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta:.                                                                                                                                                                                  .: Segenap karyawan dan karyawati Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mengucapkan selamat Idul Fitri 1438 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin:.                                                         
  • Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
  • Pelayanan Perizinan Secara Online untuk izin yang tidak memerlukan tinjauan lapangan seperti Penelitian, KKN, PKL, SIUP dan TDP
    selengkapnya
  • Dinas Perizinan Kota Yogyakarta telah bersertifikat ISO 9001:2008
  • Uruslah Sendiri Permmohonan Izin Anda, Jangan Persulit dengan Melalui Perantara / CALO..
  • Diantarnya adalah:
    » Penghargaan Untuk Kota Yogyakarta dari Ketua "BKPM INVESTMENT AWARD" (Pelayanan perijinan yang mendukung investasi) 2007
    » Penghargaan Untuk Kota Yogyakarta dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara "CITRA PELAYANAN PRIMA" (Kinerja Pelayanan Publik) 2008
  • Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
Berita
Hits: 252 | Ditulis pada: 21/03/2017 10:13

Komisi I DPRD Kabupaten Klunkung melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. Peserta berjumlah 13 orang tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Klunkung, I NengahMudiana. Mereka diterima oleh Kepala Bidang Penanaman Modal Dodit Sugeng Murdowo, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Nur Sulistiyohadidan Kepala Seksi Pengembangan Kinerja  Darsanadi ruang rapat Lantai III Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

Diawal pertemuan, pimpinan rombongan menyampaikan tujuan kunjungan kerja. I Nengah mengatakan kedatangan Komisi I adalah untuk memperoleh informasi terkait izin terbit menara telekomunikasi, syarat perpanjangan beserta regulasi yang ada di Kota Yogyakarta.

Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang paling kecil dari sembilan kabupaten/kota di Bali dengan luas 315 Km ².Kabupaten Klungkung merupakan dataran pantai sehingga memiliki potensi perikanan laut.  Permukaan tanah pada umumnya tidak rata, bergelombangbahkan sebagian besar berupa bukit-bukit terjal yang kering dan tandus.Tingkat kemiringan tanah diatas 40 persen (terjal) sebanyak 5,32 persen.

Nur Sulistiyohadi mengatakan pengelolaan menara telekomunikasi perlu diatur oleh pemerintah. Pengaturan akan lebih mudah jika ada payung hukum yang jelas.  Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari telekomunikasi dibutuhkan masyarakat. Tetapi perlu ada aturan agar penyedia jasa tidak memasang menara sembarangan.

Pemanfaatan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2011. Dalam  rangka  mengoptimalkan  menara seluler  yang  sudah  berdiri  dan  dalam  rangka  efisiensi,  estetika  lingkungan  yang  diselaraskan  dengan  ketersediaan  ruang  di  daerah,  maka Pemerintah Kota Yogyakarta tidak menerbitkan IMBB untuk pendirian menara seluler. Kecuali menara seluler dengan struktur tunggal tanpa simpul (monopol) dan konstruksinya satu kesatuan dengan   bangunan   gedung   yang   sudah   berdiri   sebelum   Peraturan   Walikota   tersebut di tetapkan.

Saat ini pengaturan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta masih dalam bentuk rancangan peraturan daerah. Raperda tersebut sudah berada dalam tahap rapat finalisasi bersama DPRD Kota Yogyakarta. Pembangunan  dan  penggunaan  menara telekomunikasi  perlu  diselaraskan  dengan  tingkat  efektivitas,  efisiensi  dan estetika lingkungan serta ketersediaan ruang di daerah. Maka nantinya akan ada zona larangan untuk menara.

Peserta kunjungan juga menanyakan terkait pengaturan retribusi manara. Dijelaskan oleh Darsana bahwa retribusi yang dapat dipungut dari menara telekomunikasi adalah retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dan retribusi jasa umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk pemerintah kabupaten/ kota sebaiknya diatur dalam peraturan daerah. Besaran retribusi yang dipungut sesuai dengan kondisi daerah.

Dodit menjelaskan, “terkait pengaturan menara, pemerintah daerah perlu membuat kajian pengendalian. Daerah tidak bisa menentukan titik-titik menara karena berkaitan dengan titik koordinat.” Di Kota Yogyakarta pun sudah dilakukan kajian-kajian terkait menara.Pertemuan diakhiri dengan pertukaran cinderamata. (Nade)